Konsumsi ikan masyarakat di Jateng mencapai 16,31 kg per kapita. Sementara itu, DIY mencapai 16,53 kg per kapita.

"Bisa kita bayangkan ya, kalau Papua Pegunungan kita oke maklum, tapi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kemudahan akses dan lain-lain produksi yang melimpah tetapi angka konsumsi ikan masyarakatnya ternyata 10 terendah, bahkan 3 terendah dari provinsi lainnya," beber Yanti.

Melihat hal itu, Yanti menilai pemerintah perlu menyusun edukasi, promosi, dan diversifikasi menu-menu ikan agar masyarakat suka menggemari. Selain faktor kebiasaan, Yanti menekankan perbedaan kondisi antarwilayah menuntut pendekatan kebijakan yang menyesuaikan potensi dan karakteristik masing-masing daerah, baik dari sisi ketersediaan maupun preferensi jenis ikan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) pada 24 Agustus 2026 lalu. Regulasi ini melengkapi landasan hukum lainnya seperti Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.