Tito juga menyampaikan pembangunan huntap melalui skema gotong royong yang didukung Yayasan Buddha Tzu Chi. Total bantuan yang disiapkan mencapai 2.603 unit, dengan rincian 804 unit di Sumatra Utara, 788 unit di Aceh, dan 39 unit di Sumatra Barat.

Sementara itu, kerusakan infrastruktur mencakup 1.183 jembatan dan 2.485 titik jalan. Pemerintah juga mencatat 137 ruas sungai terdampak sedimentasi dan kerusakan, serta 38 muara mengalami sedimentasi yang menghambat aliran air.

Pembersihan material kayu yang menutup aliran sungai telah mencapai 99 persen di Sumatera Barat dan sekitar 90 persen di Sumatera Utara. Adapun di Aceh, progresnya baru sekitar 70 persen.

"Di Aceh, itu 70 persen, masih ada 30 persen lagi, terutama di daerah Aceh Utara, di Langkahan, kemudian di Longkop di Aceh Timur. Itu masih ada tumpukan-tumpukan kayu," ujar Tito.

Proses pemulihan di tiga provinsi tersebut juga menghadapi tantangan berupa bencana susulan. Tito mencatat terdapat 41 kejadian banjir susulan sepanjang April hingga Oktober 2026, terdiri dari 18 kejadian di Aceh, delapan di Sumatra Utara, dan 15 di Sumatra Barat.

Secara keseluruhan, bencana di tiga provinsi tersebut berdampak pada 53 kabupaten dan kota.

Sementara itu, banjir susulan dilaporkan kembali menerjang sedikitnya 13 kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Kota Padang, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Subulussalam, dan Aceh Utara.

Banjir susulan membuat sejumlah pekerjaan pemulihan harus dilakukan kembali. Infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki kembali rusak atau tersapu arus, sedangkan lumpur kembali menumpuk di lokasi yang sebelumnya telah dibersihkan.

"Sehingga jembatan yang sudah diperbaiki, terbawa arus lagi. Yang sudah dibersihkan lumpur, masuk lagi lumpur," ujar Tito.

Untuk mempercepat penanganan, Tito mengatakan telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak. Melalui surat tersebut, pemerintah daerah diperbolehkan kembali menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana susulan dengan dampak yang cukup luas.

Menurut Tito, penetapan status tanggap darurat diperlukan agar penggunaan anggaran dan proses pengadaan untuk penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat.

"Manfaatnya apa? Supaya dalam masa tanggap darurat ini, mekanisme penggunaan anggaran bisa lebih cepat. Dan kemudian bisa menunjuk langsung, tidak perlu melalui proses lelang," ujar Tito.