NADIKABAR.COM — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Badan Komunikasi Pemerintah) RI Syahganda Nainggolan mengatakan pemerintah menghormati hak legislatif memproses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Ini kita lagi mempelajari karena kita masih menghormati hak-hak legislatif untuk memproses gitu, kita lihat 1-2 hari ini bagaimana tanggapan Bapak Presiden," kata Syahganda kepada NadiKabar di Jakarta, Rabu.
Dia menyebut HMP sendiri sebagai bagian dari proses pemakzulan merupakan hak legislatif untuk menyatakan pendapat atas dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat.
Jika usul HMP diterima dalam rapat paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR, parlemen selanjutnya membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi.
Pansus tersebut bekerja paling lama 60 hari sejak pembentukan. Laporan pelaksanaan tugas pansus disampaikan dalam rapat paripurna.
