Jika rapat paripurna memutuskan menerima laporan pansus yang menyatakan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyampaikan keputusan tentang HMP ke MK.

Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Akan tetapi, apabila MK memutuskan pendapat DPR tidak terbukti, usul pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilanjutkan

Dalam kesempatan itu dia juga menekankan sudah tidak ada lagi peluang bagi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming untuk menempuh proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait status surat keterangan ijazahnya yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.