"Itu kan sudah dibantah oleh Pak Yusril. Bahwa, tidak ada lagi harapan di PTUN karena itu sudah dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi enggak usah mengulang lagi," ujar Syahganda.
Dia merujuk kepada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap polemik ijazah Wapres Gibran bersifat final dan mengikat.
Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11), Yusril menyebut tidak ada langkah hukum lanjutan setelah MA memutuskan mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan surat keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
MA juga memerintahkan Kemendikbud, yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mencabut surat keterangan tersebut.
