NADIKABAR.COM — Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah mendorong percepatan kajian penanganan intrusi air asin pada sumber air baku untuk menjaga pasokan air bersih di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
“Kami meminta Pak Wali Kota bersama kepala balai melakukan kajian untuk menentukan langkah yang perlu dilakukan agar persoalan air baku ini bisa diatasi,” kata Syarif Abdullah di Pontianak, Rabu.
Ia mengatakan persoalan air baku menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan reses bersama Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan kepala balai kementerian terkait.
Sejumlah alternatif penanganan dibahas, di antaranya pembangunan waduk dan perpanjangan jaringan pipa, dengan mempertimbangkan keterbatasan pasokan air serta kondisi musim kemarau.
Syarif mengatakan kajian teknis diperlukan untuk menentukan langkah penanganan yang paling sesuai dengan kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti kebutuhan peningkatan kapasitas pasokan air bersih di Pontianak Utara untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat. Menurut dia, pembangunan fasilitas pendidikan harus disertai ketersediaan air bersih yang memadai bagi para siswa.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan persoalan air baku tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan langkah penanganan jangka pendek dan jangka panjang untuk menjaga ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat.
“Kami membahas penanganannya untuk jangka pendek dan jangka panjang, yang selanjutnya akan diperinci secara teknis bersama pihak terkait,” kata Edi.
Ia berharap hasil kajian bersama dapat segera ditindaklanjuti menjadi langkah konkret untuk menjamin ketersediaan air baku dan meningkatkan pelayanan publik di Kota Pontianak.
Selain persoalan air baku, pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Pontianak.
Pembahasan juga mencakup optimalisasi infrastruktur jalan, rencana pembangunan Jembatan Garuda, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.
Terkait penanggulangan karhutla, kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk kemungkinan penambahan peralatan pemadaman, perlu dievaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana tersebut.
