NADIKABAR.COM — Sejumlah pemangku kepentingan di industri teknologi sepakat mengenai kedaulatan digital yang tak harus dimaknai mengembangkan seluruh teknologi secara mandiri.

Kerja sama dengan negara lain dinilai tetap diperlukan, selama Indonesia mampu mengurangi ketergantungan strategis dan memiliki kendali atas teknologi yang digunakan.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara diskusi bertajuk "Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?" Di Jakarta pada Jumat (30/10). Acara tersebut di antaranya dihadiri Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), Forum Dialog Nusantara (FDN), dan Masyarakat Industri Kreatif TIK Indonesia (Mikti).

Direktur Utama PT Telkom Indonesia Nanang Hendarno yang menjadi salah satu pembicara dalam acara tersebut mengatakan internet saat ini telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, dan teknologi digital saat ini telah berkembang begitu cepat.

"Kita pernah melewati masa di mana listrik itu menjadi industrial economics transformation, kemudian juga connectivity yang mendorong digitalisasi di dunia ini. Kalau saya lihat, AI ini sekarang ini akan menjadi the next industrial wave, di mana kebutuhannya mirip dengan listrik dan connectivity," kata Direktur Utama PT Telkom Indonesia Nanang Hendarno.

Melihat perubahan arah di mana AI yang semakin berkembang menjadi kebutuhan utama manusia, Nanang menyatakan AI akan menjadi kunci utama untuk mencapai visi kedaulatan digital. Ia menganalogikan AI seperti kereta, dan kita perlu menyediakan rel-nya.

"Siapa yang menguasai relnya AI ini, itu akan menguasai dunia. Seperti connectivity-nya, hyperscale data center-nya, infrastruktur yang trusted, agentic economy, dan nanti sifatnya semua akan autonomous-as-a-service," jelas Nanang.

Menurutnya, negara-negara yang memiliki "rel" tersebut cenderung lebih mampu memegang kendali digital dibandingkan negara-negara yang mengandalkan dan ketergantungan terhadap infrastruktur negara lain. Negara yang memiliki kedaulatan energi, lebih mampu menghadapi dinamika digital.

"Kita perlu arah, policy, regulasi, kesiapan industri, dan juga marketnya sendiri harus berani juga mengonsumsi produk-produk dalam negeri," tegasnya.

Selain itu, ia juga menilai pentingnya pengembangan talenta dan investasi dalam riset dan inovasi. Dalam hal ini, ia menilai perlu adanya kerja sama banyak pihak untuk mampu membangun, menyiapkan, dan mewujudkan visi kedaulatan digital.

Ketua Tim Pelaksana Wantiknas Ilham Akbar Habibie menjelaskan kedaulatan bukan berarti kita harus mengembangkan sendiri. Menurutnya, hingga saat ini belum ada negara yang sepenuhnya benar-benar independen.

Sebagai contoh, Ilham menyebut Amerika Serikat (AS) sebagai negara adidaya tidak memiliki teknologi chip Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML) yang hanya dimiliki Belanda. Sementara itu, ASML sendiri juga tidak memiliki teknologi seperti yang dikembangkan ZEISS dari Jerman.

"Ada hal-hal (teknologi) yang di dunia ini negara mana pun enggak punya, cuma satu (negara) yang punya. Nah, sekarang yang penting kan kita bisa menentukan nasib kita sendiri," kata Ilham.

Dalam hal ini, menurutnya, penting bagi kita untuk membuat sistem berbasis interdependensi yang tetap terhubung dengan negara-negara lain.

Ilham menganalogikan kedaulatan digital sama seperti kedaulatan pangan. Ia mencontohkan bagaimana Indonesia yang surplus beras tetap mengimpor gandum untuk kebutuhan pangan lainnya seperti mie yang tingkat konsumsinya tidak kalah tinggi.

"Tidak didikte dan mempunyai alternatif, saya kira itu adalah inti dari kedaulatan dan sovereignty, tapi tidak berarti bahwasannya semua-semuanya harus kita buat sendiri. Saya kira itu yang optimal," jelasnya.

Menurut Ilham, kita tidak mungkin bisa menciptakan chip, komputer, data center, atau AI secara independen. Ia mengatakan jika kedaulatan diartikan demikian, maka kedaulatan jelas merupakan sesuatu yang utopis.

"Tidak mungkin dan tidak perlu, yang lebih mungkin adalah kita mencari jalan keluar di mana kita bisa mengurangi dan meniadakan ketergantungan yang strategis yang kritis seperti itu," tegasnya.

Terkait kedaulatan digital, Presiden Direktur Ericsson Indonesia Nora Wahby mengatakan keamanan dan pilihan untuk berdaulat serta independen dimulai sejak memilih produk teknologi itu sendiri. Menurutnya, penting untuk memilih pemasok yang menerapkan prinsip keamanan sejak fase desain produk.

Nora menjelaskan, risiko jaringan dan risiko keamanan lainnya umumnya disebabkan oleh produk itu sendiri. Dalam hal ini, pencegahan dapat dilakukan dengan segmentasi data, mana data yang terbuka dan yang sensitif.

Ia menjelaskan kedaulatan dapat dimulai dengan melakukan diversifikasi produk dari berbagai pemasok terpercaya yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan karena memusatkan semua data hanya kepada satu pemasok lebih berisiko mengakibatkan ketergantungan.

"Tentukan apa saja yang bersifat krusial, tetapkan aspek apa yang harus tetap berada di dalam negeri, lakukan diversifikasi rantai pasok, patuhi standar yang berlaku, dan pilih supplier yang sejak awal terbuka terhadap aspek keamanan dan standar tersebut," jelasnya.

Seiring perkembangan AI dan digitalisasi, Nora juga menekankan perlunya peningkatan keahlian serta syarat dan standar keamanan bagi teknologi-teknologi untuk mencapai kemajuan pemberdayaan digital.

"Tidak perlu membangun segalanya dari nol di sini. Mungkin ini adalah hal yang sempat disinggung oleh beberapa dari kita. Sangat wajar, bahkan sangat dianjurkan pemanfaatan experience dari negara lain yang sudah lebih dulu melangkah daripada kita," tutur Nora.