Catatannya, keringanan ini tidak berlaku bagi kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, kegiatan sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, serta kendaraan milik Pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan bahwa pemberian keringanan PKB merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, serta apresiasi atas kontribusi wajib pajak dalam mendukung pembangunan Jakarta.
"Jakarta adalah milik kita semua. Setiap warga memiliki peran, dan setiap kontribusi masyarakat sangat berarti bagi kota ini. Melalui keringanan ini, kami berharap masyarakat dapat merasa lebih terbantu dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraannya. Karena dari langkah sederhana dan kepedulian kita bersama, Jakarta dapat terus tumbuh menjadi kota yang lebih baik bagi semua," ujar Lusiana.
Adapun keringanan pokok PKB ini diberikan secara otomatis melalui penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak daerah.