Salah satu isu paling sensitif adalah kewajiban dinas militer bagi kaum ultra-Ortodoks Yahudi. Populasi kelompok religius ini tumbuh pesat, tetapi sebagian besar anggotanya dibebaskan dari wajib militer karena alasan agama. Kelonggaran tersebut kian dipersoalkan di tengah tiga tahun Perang Gaza yang tak kunjung menghasilkan penyelesaian dan telah merenggut nyawa banyak serdadu Israel.

Netanyahu, perdana menteri dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah negeri, menjadi figur yang paling memecah opini publik. Selain menghadapi tuduhan korupsi, dia dikritik luas karena dianggap menunda kesepakatan di Gaza, termasuk pembebasan sandera, demi mempertahankan otoritas politik.

Bagi banyak pemilih, persoalan keamanan menjadi pertimbangan utama. Namun, pemilu ini juga menjadi pertaruhan bagi reputasi Israel. Perang di Gaza banyak mengubah opini publik di negara-negara Barat yang selama ini memandang Israel sebagai sekutu. Terlebih, aksi perundungan dan intimidasi oleh pemukim Yahudi garis keras terhadap warga Palestina kian bereskalasi di Tepi Barat yang diduduki. Bagi masyarakat internasional, pemilu kali ini sebabnya dipandang sebagai referendum terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina.

Bagi warga Arab, yang mencakup sekitar 20 persen populasi Israel, hasil pemilu menyisakan harapan kecil. Brosli Elias, warga Nazareth, salah satu kota Arab terbesar di Israel, berharap keterwakilan politik mereka dapat membawa perubahan nyata.

"Semoga, kami memiliki tempat dalam pemerintahan, sesuatu yang dapat memperjuangkan hak-hak kami," katanya.

Di luar persoalan domestik, ancaman serangan lanjutan terhadap Iran turut menambah ketidakpastian. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membicarakan kemungkinan serangan baru setelah pemilihan paruh waktu pada 3 November.

Sejumlah pakar menilai Netanyahu dapat memanfaatkan kemungkinan perang terbuka kembali untuk mendorong pembentukan pemerintahan persatuan nasional di bawah kepemimpinannya.

Skenario itu juga berpotensi menunda persoalan yang selama ini ditolak Netanyahu: penyelidikan publik atas kegagalan keamanan yang memungkinkan serangan paling mematikan terhadap Israel dalam sejarah negara tersebut.

Serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 itu memicu perang di Gaza. Tiga tahun kemudian, dampak serangan tersebut masih membayangi politik Israel—dan masa depan Netanyahu.