NADIKABAR.COM — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.
Dalam dua tahun pemerintahan, strategi tersebut dijalankan melalui peningkatan produksi dalam negeri, penyerapan hasil panen petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, hingga pengembangan benih unggul.
Dalam pelaksanaannya, badan usaha milik negara (BUMN) pangan seperti Perum Bulog, PT Sang Hyang Seri (SHS), dan ID FOOD mendapat peran untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan perusahaan terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan, terutama melalui penyerapan hasil produksi petani dalam negeri, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta stabilisasi pasokan dan harga pangan.
"Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, Perum Bulog terus memperkuat perannya sebagai instrumen strategis negara dalam menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi petani dalam negeri, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan di masyarakat," kata Ahmad kepada NadiKabar.com, Selasa (13/10).
Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan penyerapan gabah dan beras langsung dari petani, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan, dan meningkatkan kapasitas penyimpanan maupun pengelolaan stok.
Bulog mencatat pengadaan beras setara beras sebanyak 3,19 juta ton sepanjang 2025. Sementara itu, hingga 11 Oktober 2026, pengadaan gabah dan beras dalam negeri mencapai 4,13 juta ton setara beras atau 103,29 persen dari target 4 juta ton. Itu menjadi rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog, melampaui rekor sebelumnya pada 2012 yang mencapai 3,65 juta ton.
"Capaian tersebut tidak hanya melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga menjadi rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog," ujarnya.
Menurut Ahmad, capaian penyerapan tersebut juga perlu dilihat dari sisi kepastian pasar bagi petani. Pemerintah melalui Bulog berupaya memastikan hasil panen petani dapat terserap dengan harga yang layak, termasuk melalui pembelian Gabah Kering Panen (GKP) sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
"Prinsip yang kami pegang adalah memastikan hasil produksi petani memiliki kepastian penyerapan dengan harga yang layak, sehingga dapat mendukung keberlanjutan usaha tani dan menjaga semangat petani untuk terus berproduksi," katanya.
Selain menyerap hasil panen, Bulog menyalurkan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan. Penyaluran beras SPHP sebanyak 828 ribu ton untuk penugasan Maret-September 2026 dilaporkan telah mencapai 100 persen dari alokasi penugasan tersebut.
Adapun bantuan pangan hingga akhir September 2026 mencapai sekitar 1,63 juta ton. Penyaluran itu mencakup sekitar 662,86 ribu ton pada Februari-Maret dan 997 ribu ton pada Juli-September, dengan sasaran sekitar 33,24 juta penerima manfaat.
Ke depan, Bulog juga berencana memperluas peran di luar komoditas beras. Ahmad mengatakan penguatan ekosistem pangan akan mencakup pengadaan jagung dalam negeri dan pengelolaan cadangan jagung pemerintah untuk menjaga keseimbangan kepentingan petani serta peternak unggas. Komoditas lain, seperti kedelai, juga berpotensi masuk dalam pengembangan sesuai kebijakan pemerintah.
"Bulog menyadari bahwa pencapaian swasembada pangan membutuhkan kerja bersama dari seluruh ekosistem, mulai dari peningkatan produksi, penanganan pascapanen, hingga kepastian akses pasar," ujar Ahmad.
Ia menambahkan, penguatan infrastruktur pascapanen, modernisasi gudang, perbaikan logistik dan distribusi, serta digitalisasi menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Bulog juga mengembangkan kemitraan dengan petani, kelompok tani, koperasi, dan pelaku usaha pangan.
Selain penyerapan hasil panen, upaya mencapai swasembada pangan juga bergantung pada ketersediaan benih berkualitas. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Adhi Cahyono Nugroho mengatakan perusahaan fokus kembali pada bisnis inti perbenihan tanaman pangan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
"Sebagai satu-satunya BUMN dengan core business di bidang perbenihan tanaman pangan, PT Sang Hyang Seri menjadi garda terdepan untuk mendukung Asta Cita swasembada pangan," kata Adhi kepada NadiKabar.com, Rabu (14/10).
SHS memiliki lahan persawahan seluas 3.162 hektare di Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Kawasan tersebut digunakan sebagai pusat perbenihan nasional, terutama untuk memproduksi benih sumber yang kemudian dikembangkan dalam proses perbanyakan benih bagi kebutuhan petani.
Dalam dua tahun terakhir, SHS telah mendistribusikan 25 ribu ton benih padi bersertifikat melalui program Kementerian Pertanian. Jumlah tersebut diperkirakan mencakup kebutuhan benih untuk sekitar 1 juta hektare lahan.
Perusahaan menargetkan distribusi benih bersertifikat meningkat menjadi 60 ribu ton pada 2027, yang setara dengan kebutuhan benih untuk hampir 2,5 juta hektare lahan.
"Target kami setiap petani di Indonesia menggunakan benih bersertifikat," ujar Adhi.
Menurut dia, penggunaan benih bersertifikat menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung produktivitas sekaligus meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi lingkungan. SHS mengembangkan sejumlah varietas, termasuk INPAGO 3 SHS yang dirancang untuk beradaptasi dengan kondisi cekaman iklim kering.
Perusahaan juga menjalin kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi untuk mengembangkan varietas unggul. Bersama Universitas Gadjah Mada (UGM), SHS bekerja sama dalam pengembangan Gamagora 7 serta sejumlah varietas yang tengah disiapkan untuk tahap berikutnya. Kolaborasi juga dilakukan dengan Universitas Jenderal Soedirman dan Institut Pertanian Bogor.
Bersama UGM, SHS mengembangkan varietas Sri Genjah yang ditujukan memiliki umur panen lebih pendek, Sri Luhur dengan produktivitas tinggi, serta Sri Wangi yang memiliki karakter aromatik. Varietas-varietas tersebut diharapkan dapat dirilis pada 2027.
Selain memproduksi benih, SHS membangun kemitraan dengan kelompok tani dan penangkar benih di berbagai daerah. Perusahaan membeli hasil panen benih dari petani dengan harga Rp300-Rp500 per kilogram di atas harga gabah biasa. Pembayaran juga dilakukan maksimal satu hari setelah panen melalui skema One Day Payment.
Skema tersebut ditujukan untuk membantu arus kas petani sekaligus memberikan insentif agar mereka terus memproduksi benih berkualitas. SHS juga memberikan dukungan agronomi dan mendorong pemanfaatan teknologi dalam kegiatan budi daya.
Pada 2026, produktivitas lahan SHS mencapai 6,7 ton per hektare, sekitar 25 persen di atas rata-rata nasional. Perusahaan memiliki 42 unit produksi benih di berbagai wilayah dengan kapasitas terpasang mencapai 150 ribu ton per tahun, yang diklaim mampu memenuhi sekitar 50 persen kebutuhan benih padi nasional.
Untuk periode 2026-2029, SHS menetapkan sejumlah prioritas, mulai dari penguatan kedaulatan benih sumber, transformasi menjadi perusahaan genetika tropis melalui pengembangan varietas yang sesuai dengan iklim Indonesia, hingga diversifikasi usaha ke benih jagung hibrida dan benih hortikultura.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai penguatan produksi dan cadangan pangan perlu diikuti dengan pemerataan akses masyarakat terhadap pangan, harga yang terjangkau, serta peningkatan kesejahteraan petani.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan mengatakan proyeksi Neraca Pangan Nasional Oktober 2026 menunjukkan sejumlah komoditas strategis, khususnya beras dan jagung, diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan nasional.
Meski demikian, menurutnya, ketahanan pangan tidak cukup diukur dari besarnya produksi atau cadangan yang dimiliki pemerintah.
"Ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari besarnya produksi dan cadangan nasional, tetapi harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui ketersediaan pangan yang merata, harga yang terjangkau, dan peningkatan kesejahteraan petani," kata Hermawan kepada NadiKabar.com, Kamis (15/10).
Dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga, pemerintah menjalankan program SPHP dan bantuan pangan melalui Bulog. Untuk periode Oktober-Desember 2026, pemerintah menyiapkan penyaluran 200 ribu ton beras SPHP. Sementara itu, bantuan pangan beras direncanakan mencapai 997.332 ton untuk penerima manfaat sesuai ketentuan program.
Hermawan mengatakan kebijakan stabilisasi tidak hanya ditentukan berdasarkan besarnya alokasi beras, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan harga serta kondisi pasokan di setiap wilayah.
"Kebijakan stabilisasi dilaksanakan berdasarkan pemantauan neraca pangan, perkembangan harga produsen dan konsumen, serta kondisi pasokan di masing-masing wilayah," ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Bapanas memandang BUMN pangan memiliki fungsi yang saling melengkapi. Bulog berperan dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah, penyerapan produksi domestik, serta distribusi SPHP dan bantuan pangan.
Sementara itu, SHS mendukung penyediaan benih, sedangkan ID FOOD menjalankan fungsi rantai pasok melalui kegiatan pengadaan, perdagangan, distribusi, serta kemitraan dengan petani, peternak, dan pelaku usaha pangan.
Namun, pelaksanaan fungsi tersebut menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kapasitas produksi, pembiayaan, modernisasi infrastruktur, efisiensi logistik, tata kelola, serta koordinasi lintas sektor. Tantangan geografis Indonesia juga membuat penyimpanan dan distribusi pangan menjadi faktor penting dalam menjaga pemerataan pasokan.
Bapanas menekankan pengelolaan BUMN pangan perlu dilakukan secara profesional, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, kebijakan pangan harus menjaga keseimbangan kepentingan petani, pelaku usaha, dan konsumen.
"Prinsip kami jelas: petani harus memperoleh harga yang layak dan menguntungkan, pelaku usaha dapat berkembang secara sehat, dan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang wajar serta terjangkau," kata Hermawan.
