NADIKABAR.COM — Penghargaan itu diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Puncak Penganugerahan Mandaya Award di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa (27/10). Dalam kategori tersebut, Jawa Tengah bersanding dengan tiga provinsi lainnya, yakni Lampung, Gorontalo, dan Sumatera Selatan.

Luthfi menjelaskan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi kemiskinan sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat.

"Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan Mandaya Awards, salah satu provinsi yang mempunyai kepedulian terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah pengakuan secara nasional yang diberikan oleh Menko kepada Jawa Tengah dan kabupaten/kota," ujar Luthfi dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2026).

Menurutnya upaya tersebut sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah yang pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,21% atau sekitar 3,29 juta penduduk. Angka itu turun 0,18 poin persentase dibandingkan September 2025 yang mencapai 9,39%, sehingga kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menjaga tren penurunan tersebut.

Ia menambahkan, kolaborasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, kementerian dan lembaga, Baznas Jawa Tengah, serta sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurutnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui program Kecamatan Berdaya dan melibatkan perguruan tinggi untuk mendukung penanganan kemiskinan.

Luthfi menegaskan, kolaborasi lintas sektor diperlukan karena pemerintah provinsi tidak dapat menangani persoalan kemiskinan secara mandiri. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, menjadi salah satu upaya untuk memperluas dukungan bagi masyarakat.

"Pemerintah Provinsi tidak bisa berdiri sendiri, kita menerapkan collaborative goverment (pemerintahan kolaboratif) dengan berbagai pihak termasuk 177 kampus. Akademisi kita terjunkan untuk membantu mereduksi kemiskinan," tuturnya.

Upaya penanganan kemiskinan di Jawa Tengah juga mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten melalui berbagai program di daerah masing-masing.

Dalam ajang Mandaya Award 2026, Kabupaten Kebumen, Pemalang, dan Wonosobo meraih kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan, sedangkan Kabupaten Pekalongan mendapat kategori Pemerintah Kabupaten Berkomitmen Tinggi dalam Penurunan Kemiskinan.

Capaian sejumlah kabupaten tersebut turut menunjukkan bahwa upaya penurunan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Luthfi menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pelaksanaan program, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

"Ini bukti bahwa output daripada kegiatan pembangunan adalah masyarakat bisa berdaya dan sejahtera," katanya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan sejumlah strategi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Penurunan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, Syamsudin Isnaini, menjelaskan bahwa terdapat tiga strategi utama yang dikembangkan untuk menurunkan angka kemiskinan.

Menurutnya strategi tersebut meliputi pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan rentan, pengurangan kantong kemiskinan melalui program 1 OPD 1 Desa Dampingan, serta pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan instansi vertikal.

Syamsudin menambahkan, program 1 OPD 1 Desa Dampingan telah berjalan lebih dari lima tahun untuk membantu mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan pemberian modal yang bersumber dari pemerintah, CSR, Baznas, serta pihak lainnya.

Pendekatan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat tersebut sejalan dengan arah kebijakan pengentasan kemiskinan yang turut disoroti pemerintah pusat.

Dalam acara Mandaya Award 2026, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi simbol perubahan pendekatan penanganan kemiskinan di Indonesia.

Muhaimin menjelaskan, penanganan kemiskinan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat dan penyediaan pendidikan yang layak bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui Sekolah Rakyat.

Ia juga menyebut penurunan angka kemiskinan nasional dalam dua tahun terakhir melibatkan peran berbagai pihak, mulai dari akademisi dan pemerintah daerah hingga sektor swasta.

Menurut Muhaimin, keterlibatan berbagai pihak perlu terus diperkuat agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkembang dan hidup mandiri.

"Kita ingin mendorong transformasi dengan memberdayakan masyarakat untuk menjadi negara kuat dan mandiri," ucap Muhaimin.

Melalui kolaborasi lintas sektor dan berbagai program pemberdayaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menjaga tren penurunan angka kemiskinan sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.