Sepanjang Januari hingga Juni 2026, volume sampah di The Telkom Hub berkisar antara 14.604 kg hingga 30.334 kg per bulan, dengan jumlah tertinggi tercatat pada Februari.
Sebanyak 51% merupakan residu dan 32% sampah organik, sementara plastik dan kertas masing-masing menyumbang 7%. Komposisi ini memperlihatkan pentingnya pemilahan untuk mengoptimalkan proses pengolahan dan mengurangi sampah yang berakhir di TPA.
Chief Operating Officer Waste4Change, Ridho Malik Ibrahim, menjelaskan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk membangun sistem pengelolaan sampah sekaligus mengubah perilaku di lingkungan kerja.
"Hari ini, kami bekerja sama dengan Telkom dalam program Zero Waste to Landfill untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab, mulai dari pemilahan di sumber hingga meningkatkan potensi daur ulang. Kami mengapresiasi langkah Telkom Hub yang kini mulai mengalihkan pengelolaan sampah agar tidak lagi langsung berakhir di TPA. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi sekaligus mendorong perubahan perilaku di lingkungan kerja," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Telkom menerima sertifikat keanggotaan UNGC yang diserahkan kepada Direktur Utama Telkom, Nanang Hendarno. Telkom tercatat sebagai peserta aktif UNGC sejak 16 Juli 2026 dan berupaya menerapkan Sepuluh Prinsip UNGC dalam strategi, budaya, serta kegiatan operasional perusahaan.
UNGC merupakan inisiatif keberlanjutan korporasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendorong perusahaan menerapkan Sepuluh Prinsip dalam empat bidang utama, yaitu hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan antikorupsi. Keanggotaan ini menjadi bagian dari upaya Telkom menyelaraskan praktik bisnis dengan prinsip-prinsip tersebut.
Executive Director UN Global Compact Network Indonesia Dr. M. Windrawan Inantha mengatakan, UNGC ini memiliki kerangka untuk mengintegrasikan tak hanya hak asasi manusia, tetapi juga ketenagakerjaan, lingkungan, dan antikorupsi dalam bisnis.
