NADIKABAR.COM — Data yang akurat diperlukan untuk memastikan pembangunan kawasan transmigrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), data terkait petani, lahan, hasil pertanian, infrastruktur, hingga kondisi kesejahteraan masyarakat masih tersebar dan belum terintegrasi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu temuan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Persoalan data dinilai penting mengingat Kobalima Timur memiliki potensi pertanian yang cukup besar, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan air dan jaringan irigasi, ketersediaan bibit dan pupuk, serta sarana pascapanen dan distribusi hasil pertanian yang belum optimal.
Hasil penelitian TEP ITS menunjukkan belum terintegrasinya data membuat pembaruan informasi mengenai kondisi kawasan, perkembangan pertanian, infrastruktur, serta tingkat kesejahteraan masyarakat sulit dilakukan secara konsisten.
Kondisi tersebut turut memengaruhi proses perencanaan pembangunan. Tanpa data yang lengkap dan mutakhir, pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam menentukan kebutuhan prioritas, mengevaluasi program, hingga merancang intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
"Sulit sekali untuk melakukan kajian program pengembangan di sini. Terkadang datanya tidak terisi, atau saat kita cek kembali di lapangan ternyata tidak sesuai," ujar Kepala Bidang Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Dominggus Manek dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).
TEP ITS Bangun Sistem Data Terintegrasi
Berangkat dari persoalan ini, TEP ITS mengembangkan sistem digitalisasi untuk membantu monitoring sektor pertanian sekaligus memperkuat tata kelola data Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur.
Sistem berbasis web tersebut dirancang agar mudah digunakan oleh pemerintah daerah. Dalam satu platform, berbagai informasi penting dapat dihimpun, mulai dari profil petani, kondisi dan pemanfaatan lahan, hasil panen, ketersediaan infrastruktur, hingga informasi lain yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan.
Sistem tersebut juga dilengkapi ruang pengaduan masyarakat sehingga persoalan yang dihadapi warga dapat terdokumentasi dan menjadi bagian dari informasi yang dipertimbangkan pemerintah dalam menyusun program.
