Agus Jabo menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat permanen dirancang dengan kapasitas yang lebih besar, dari sebelumnya 1.000 menjadi 2.500 siswa.
Penyesuaian kapasitas tersebut turut memengaruhi kebutuhan anggaran pembangunan. Karena itu, pemerintah masih mengupayakan penambahan jumlah lokasi agar program tersebut dapat menjangkau lebih banyak daerah.
Agus Jabo menegaskan Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 dan 2.
Proses penerimaan siswa dilakukan melalui penjangkauan dan verifikasi, bukan seleksi akademik maupun berdasarkan titipan.
"Sekolah Rakyat itu bukan hanya siswanya yang diurus, orang tuanya kita berdayakan, rumahnya nanti kita perbaiki," paparnya.
Sementara itu, Bupati Kotabaru, Muhammad Rusli, menyampaikan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektare yang merupakan aset pemerintah daerah untuk pembangunan sekolah tersebut.
"Atas nama pemerintah daerah, tentunya kami menyambut baik program tersebut. Kami menyampaikan kesiapan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lokasi sekitar 10 hektare," pungkasnya.
Rusli juga menyampaikan kesiapan Pemkab Kotabaru untuk melengkapi dokumen administrasi maupun persyaratan teknis yang masih diperlukan.
