Pengalaman serupa dialami Akwah, ayah dua anak yang meninggalkan kamp pada November 2025 bersama 20 pengungsi lainnya untuk bekerja di perkebunan tebu. Ia dijanjikan upah sebesar 250 baht (sekitar Rp133 ribu) per hari.

Namun setibanya di lokasi, ia justru diminta menebang pohon eukaliptus, pekerjaan yang menurutnya jauh lebih berat dan berbahaya, dengan upah hanya 200 baht (sekitar Rp106 ribu) per hari. Para pekerja juga harus tidur di luar tanpa listrik dan hanya mengandalkan kolam di sekitar lokasi sebagai sumber air.

"Kami mengadu kepada pemilik usaha, tetapi dia tidak peduli. Dia mengatakan, 'Tetaplah bekerja karena kalian sudah berada di sini.' Namun kami bilang bahwa kami tidak bisa melakukannya," kata Akwah. Ia dan rekan-rekannya akhirnya meninggalkan pekerjaan tersebut setelah tiga bulan.

DW sudah menghubungi Kementerian Luar Negeri Thailand, Kementerian Tenaga Kerja Thailand, serta Kementerian Dalam Negeri Thailand terkait berbagai persoalan ini, namun sampai artikel ini ditayangkan, mereka belum juga memberikan tanggapan.

Siwawong and K'nyaw Paw mendesak pemerintah Thailand menjamin kontrak kerja yang jelas dan terperinci, termasuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Burma, Karen, atau Karenni yang digunakan para penghuni kamp. Mereka juga mendorong pemerintah untuk membuat mekanisme pengaduan yang mudah diakses untuk menyampaikan dan menyelesaikan keluhan.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah memperluas cakupan wilayah program dan memperketat pengawasan terhadap perantara tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.

Menurut pakar, organisasi-organisasi pendamping pengungsi saat ini tengah bekerja sama dengan pemerintah untuk membenahi berbagai kekurangan program tersebut. Mereka optimistis bahwa seiring berjalannya waktu, program ini akan semakin baik dan mampu menarik lebih banyak pengungsi untuk berpartisipasi.

Meski masih banyak kekurangan, pengungsi yang pernah mengalami pengalaman buruk pun masih ingin kembali bekerja.

"Saya punya pengalaman yang buruk, tetapi tetap ingin mencoba lagi karena makanan di kamp menjadi masalah," kata Mu Dah Hsit, yang terpaksa berhenti bekerja setelah jatuh sakit dan pemberi kerjanya menolak menanggung asuransi kesehatan yang seharusnya dijamin program tersebut.

"Saya tidak punya ibu, ayah saya sakit, dan masih harus menghidupi adik-adik saya. Jadi saya harus pergi bekerja. Kalau tidak, kami tidak bisa bertahan hidup."

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris