NADIKABAR.COM — Thailand dan Kamboja melanjutkan putaran kedua pembicaraan konsiliasi maritim di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) di Den Haag, Kamis (15/10), dalam upaya menyelesaikan sengketa perbatasan maritim yang masih berlarut-larut.
Seperti dilaporkan Thai Inquirer, pertemuan tersebut berlangsung tertutup di Mahkamah Arbitrase Permanen hingga Minggu (18/10) untuk membahas isu teknis dan hukum.
Kedua belah pihak memaparkan bukti serta menjelaskan prinsip-prinsip di balik klaim perbatasan maritim masing-masing.
Sementara itu, menurut media Khmer Times, Kamboja berupaya mencapai kesepakatan batas maritim yang komprehensif dengan Thailand berdasarkan hukum internasional, sambil tetap terbuka terhadap pengembangan bersama dan pembagian sumber daya yang adil.
Kamboja berupaya menandatangani perjanjian dengan Thailand, dengan bantuan Komisi Konsiliasi dan sesuai dengan hukum internasional, guna menetapkan batas maritim tunggal dan komprehensif antara kedua negara.
Apabila kedua negara tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai penetapan batas maritim atau pengembangan bersama, maka Kamboja telah mengusulkan agar Komisi tersebut menyusun laporan yang berisi rekomendasi bagi kedua belah pihak untuk dijadikan landasan dalam negosiasi di masa mendatang, sesuai dengan kewajiban berdasarkan UNCLOS.
Dalam pertemuan itu, Delegasi Thailand dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Pakorn Nilprapunt, sementara Delegasi Kamboja dipimpin Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn.
Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow dijadwalkan akan bergabung pada Sabtu (17/10).
Putaran pertama perundingan telah berlangsung di Singapura pada 14-16 September lalu dan menghasilkan kesepakatan mengenai ketentuan penunjukan komisi dan aturan prosedural.
Kedua belah pihak memaparkan posisi masing-masing dan mengadakan pembicaraan terpisah dengan komisi, tetapi mereka tidak mengumumkan penyelesaian sengketa batas maritim.
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
