NADIKABAR.COM — Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyerukan perlindungan lebih kuat bagi rakyat Palestina, pembaruan dialog dengan Kamboja, dan solusi yang dipimpin Myanmar untuk mengatasi krisis di negara tetangganya itu dalam pidatonya di Sidang Umum PBB di New York, Kamis (24/9).
"Situasi di Palestina terus menuntut perhatian kita," katanya, seraya menambahkan bahwa hal itu menunjukkan mengapa "hak asasi manusia harus bersifat universal dalam pelaksanaannya."
Sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Thailand meyakini bahwa kinerjanya "harus melampaui sekadar resolusi dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.
Terkait dengan Kamboja, Anutin mengatakan bahwa Bangkok telah berupaya menyelesaikan sengketa yang ada melalui dialog bilateral serta membangun kembali rasa saling percaya.
"Sangat disayangkan bahwa Kamboja tidak memberikan kesempatan yang sungguh-sungguh bagi dialog dan justru memilih jalan lain dengan memulai proses konsiliasi wajib berdasarkan UNCLOS," ujarnya, merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Thailand mengikuti proses tersebut dengan "itikad baik," katanya, namun dia menegaskan bahwa Bangkok memandang proses itu terbatas hanya pada "penetapan batas wilayah laut."
Soal Myanmar, Anutin mengatakan Thailand mendukung "perdamaian, rekonsiliasi nasional, dan solusi berkelanjutan yang dipimpin serta dimiliki oleh Myanmar," di samping "pelibatan kembali yang konstruktif dan terukur" melalui Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) serta koordinasi dengan mitra internasional.
Kepala pemerintahan Thailand tersebut mendesak Kamboja untuk memperkuat kerja sama keamanan di sepanjang perbatasan bersama, khususnya dalam memerangi penipuan daring dan pembersihan ranjau darat.
Sementara itu, Presiden Fiji Ratu Naigama Lalabalavu memperingatkan bahwa diperkirakan satu dari setiap 60 orang dewasa di negara kepulauan Pasifik itu hidup dengan HIV. Sementara, kurang dari empat dari 10 orang yang menyadari status mereka.
Dia mengaitkan peningkatan penularan tersebut sebagian dengan penggunaan narkoba suntik yang dipicu oleh perdagangan sabu-sabu (metamfetamina). Karenanya, dia menyerukan adanya pengobatan yang terjangkau dan kerja sama internasional yang lebih kuat untuk memerangi jaringan narkotika.
Pemimpin Fiji itu juga mendesak negara-negara kaya untuk mengalihkan pendanaan iklim "dari sekadar janji menjadi akses nyata, dari pengumuman menjadi pencairan dana," meningkatkan skala Dana Kerugian dan Kerusakan (Loss and Damage Fund), serta menyederhanakan prosedur pembiayaan bagi negara-negara kecil.
Dia pun menyerukan reformasi PBB, dengan menegaskan bahwa negara-negara kepulauan kecil harus tetap mempertahankan status kenegaraan, hak-hak maritim, dan keanggotaan PBB mereka meskipun permukaan air laut terus meningkat.
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
