NADIKABAR.COM — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan likuidasi atas bank yang dicabut izin usahanya sebanyak 15 bank hingga September 2026. Angka ini melonjak tiga kali lipat ketimbang sepanjang 2025 yang sebanyak 5 bank.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, mengungkap 15 perbankan itu terdiri dari bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR syariah (BPRS). Anggito menyebut kegagalan 15 bank sebagai lembaga penyedia layanan keuangan tak selalu karena kondisi ekonomi, tetapi karena lemahnya tata kelola bank.

"Hingga September 2026 terdapat 15 BPR dan BPRS yang dilikuidasi. Tahun sebelumnya ada lima bank yang dilikuidasi. Salah satu bagian yang penting adalah bagian bahwa kegagalan bank tidak selalu berasal dari kondisi ekonomi. Kami memantau kelemahan tata kelola menjadi penyebab dominan dalam kasus yang ditangani," ucap Anggito di CNBC Indonesia Financial Forum, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Sejalan dengan itu, LPS mengupayakan pembayaran klaim lebih cepat kepada nasabah dan mempercepat penyesuaian likuidasi. LPS bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melakukan deteksi dini dan kesiapan resolusi untuk perbankan, supaya bisa mencegah kegagalan bank sedini mungkin.

"Tujuan kita bukan memperbanyak likuidasi, melainkan mencegah kegagalan bank sedini mungkin, serta memastikan nasabah yang berhak mendapatkan kembali simpanannya," imbuh dia.

Di sisi lain, Anggito melihat prospek keuangan dan perbankan di tahun depan bakal tetap positif dengan peluang pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih kuat. Namun, ia mengaku, harus waspada dengan ketidakpastian global, tekanan likuiditas, biaya dana, serta risiko kredit dan tata kelola.

"Agenda kita adalah menjaga keseimbangan pertumbuhan simpanan kredit. mendorong pembiayaan yang lebih inklusif, memperkuat konsolidasi dan digitalisasi perbankan, serta mempersiapkan penjaminan polis," ia menutup.