NADIKABAR.COM — The Indonesian Institute (TII) meminta pemerintah segera menuntaskan instrumen evaluasi keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengukur dampaknya terhadap perbaikan status gizi dan perilaku makan sehat penerima manfaat.

“Selain pengawasan, pemerintah perlu segera menuntaskan instrumen evaluasi yang dapat mengukur kualitas asupan gizi, kesesuaian menu dengan kebutuhan penerima, perubahan status gizi, dan perilaku makan sehat,” kata Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Menurut Natasya, hasil pengukuran tersebut perlu menjadi dasar perbaikan menu dan pelaksanaan program MBG secara berkala.

Hal tersebut disampaikan Natasya sebagai catatan evaluasi dari TII terhadap program-program di bidang sosial selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Lebih lanjut, Natasya mengingatkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu memastikan evaluasi program dapat mengukur manfaat yang diterima masyarakat.

Ia menilai keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat dan cakupan distribusi makanan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kualitas gizi serta dampak program terhadap penerima.

“Pemerintah harus memastikan bahwa makanan yang dibagikan aman, bergizi dan menjangkau kelompok yang membutuhkan atau berisiko, seperti pada kelompok sosial ekonomi ke bawah hingga individu yang mengalami permasalahan gizi buruk,” ujar Natasya.

Selain mengukur dampak program, ia menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi MBG. Menurut Natasya, pemerintah perlu menyampaikan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat selama pelaksanaan program agar evaluasi dapat menjadi dasar pembenahan kebijakan.

Dengan evaluasi yang terukur, hasil pelaksanaan MBG diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kualitas menu dan pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional menyampaikan terus memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis dengan meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun petugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny memaparkan selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segala perbaikan terus dilakukan, mulai dari pemberhentian kepala SPPG maupun petugas dapur MBG yang terbukti melakukan tindak kejahatan, kekerasan, korupsi, hingga menyebabkan insiden keamanan pangan.

"Perbaikan tata kelola MBG terus berjalan, yang kurang kami benahi di bawah kepemimpinan yang baru, mulai dari perbaikan kedisiplinan ASN, koordinator wilayah, hingga kepala SPPG. Saat ini bahkan jam kepala SPPG sudah kami atur sesuai dengan operasional dapur, yaitu pukul 02.00-08.00 dan 17.00-19.30," katanya.

Ia menambahkan BGN juga telah mewajibkan pelabelan ompreng yang memuat batas waktu konsumsi dan keterangan wajib makan di tempat, serta makanan tidak boleh dibawa pulang.