Yasonna menilai pragmatisme memilih calon anggota DPR, presiden, dan kepala daerah seperti itu tidak baik dan harus menjadi bahan koreksi bagi partai.
"Karena kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak berhenti pada saat pemilu dan keluar hasilnya. Tetapi kedaulatan rakyat akan terus berlanjut, menempatkan masyarakat sebagai pemilih pada pemilu selanjutnya," katanya.
Menurut Yasonna, saat rakyat merasa aspirasinya tersumbat, baik di dewan perwakilan maupun oleh elit-elit politik, niscaya kepercayaan masyarakat terhadap parpol akan berkurang, sebagaimana yang digambarkan oleh survei berbagai lembaga.
"Di berbagai diskusi muncul pikiran untuk mengganti sistem pemilu saat ini. Yaitu dengan kembali ke sistem tertutup atau sistem mix (setengah tertutup), tidak seterbuka seperti sekarang. Harapannya dapat membatasi sikap pragmatisme dalam penentuan caleg karena cara tersebut ke depannya tidak sehat," ujarnya.
Ada pula, menurut dia, usulan yang mensyaratkan untuk menjadi calon anggota DPR maupun kepala daerah harus menjadi kader partai minimal sekian tahun dan sudah mengikuti proses kaderisasi yang baik.
