NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI resmi melantik Mayjen TNI Edi Nurhabad. Edi kini mengemban tugas strategis sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI.
Pelantikan ini diselenggarakan secara langsung di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta. Prosesi pengukuhan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/TPA Tahun 2026. Regulasi ini mengatur pemberhentian sekaligus pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan badan terkait.
Dalam arahannya, Tito meminta jajaran deputi baru untuk segera memetakan kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan secara terukur. Pengelolaan fasilitas fisik ini merupakan kunci utama dalam memastikan wilayah terluar tidak tertinggal dari daerah lainnya.
"Masalah jalan, jembatan, perumahan, hingga gedung perkantoran di perbatasan. Intinya agar infrastruktur daerah perbatasan itu tidak tertinggal, tidak terlupakan, dan tidak termarjinalkan. Karena kita ingin membangun perbatasan demi keadilan dan pemerataan pembangunan," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2026).
Pemerataan fasilitas ini dipastikan akan mendongkrak denyut perekonomian masyarakat setempat.
Tito kemudian mencontohkan urgensi konektivitas jalan di sejumlah kawasan perbatasan Kalimantan yang masih belum terhubung secara penuh. Kondisi ini sangat berbeda dengan kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste yang telah memiliki jaringan jalan amat memadai. Sementara itu, infrastruktur jalan menuju wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini masih menyisakan sejumlah segmen terputus.
Selain akses darat, pemetaan juga wajib menyasar kebutuhan pelabuhan bagi wilayah kepulauan dengan keterbatasan moda transportasi. Kebutuhan operasional ini nantinya akan dikoordinasikan secara intensif bersama Kementerian Perhubungan. Langkah sinergis ini dilakukan agar pembangunan fasilitas berjalan selaras dengan program prioritas kementerian terkait.
Sektor krusial lainnya yang turut menjadi sorotan utama adalah ketersediaan fasilitas perdagangan dan sarana pendidikan. Tito secara khusus menginstruksikan BNPP RI untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah perbatasan yang sangat membutuhkan revitalisasi.
"Kalau ada sekolah yang memprihatinkan, bangunannya sudah hancur atau berantakan, kita petakan di mana saja daerah perbatasan yang sekolahnya tidak bagus atau belum terbangun, lalu kita ajukan kepada kementerian terkait," kata Tito.
Kolaborasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini siap mencetak generasi penerus bangsa yang berprestasi.
Demi memastikan seluruh program berjalan terarah, kebutuhan infrastruktur ini harus disusun ketat berdasarkan skala prioritas. Keterbatasan sumber daya menuntut adanya perencanaan pembangunan yang sangat matang dan terukur. Target pembenahan besar-besaran ini tentunya tidak bisa dikerjakan secara bersamaan dalam satu waktu.
Deputi Edi Nurhabad juga diminta meneruskan Program Bedah Rumah sebanyak 15.000 unit di berbagai kawasan perbatasan. Proyek hunian ini berjalan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pelaksanaannya akan terus dikoordinasikan secara aktif bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Sinergi lintas kementerian dan lembaga diyakini menjadi motor penggerak utama dalam mengelola infrastruktur beranda terdepan negara. Tito pun menaruh harapan besar kepada pejabat baru agar mampu mengeksekusi peta jalan pembangunan berkelanjutan tersebut.
"Saya percaya Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Selamat bergabung, mudah-mudahan bisa membawa perubahan positif dan tidak hanya larut dalam kegiatan rutin semata," pungkas Tito.
