NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah di Indonesia memerhatikan tingkat inflasi di daerah masing-masing agar kerusuhan seperti di Prancis tidak terjadi di Indonesia.
Tito mengatakan inflasi nasional per Oktober 2026 sebesar 3,23 persen secara tahunan. Menurut dia, angka ini baik bagi produsen, tetapi harus menjadi perhatian bagi konsumen.
"Inflasi nasional 3,23 persen itu adalah rentang yang baik. Ini menyenangkan petani, tapi hati-hati konsumen karena kita negara konsumen dan produsen, enggak kayak Singapura cuma konsumen," ujar Tito dalam acara Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Nusa Tenggara & Maluku di Hotel Bidakarta, Jakarta, Jumat (20/11).
Ia mengatakan saat ini pemerintah pusat tengah mengupayakan agar angka inflasi tersebut tidak mencapai 3,5 persen. Sebab, jika sudah mencapai level tersebut, konsumen terutama desil 1, 2, 3, dan 4 akan kesulitan mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.
Menurut Tito, harga beras naik Rp1.000 per kilogram akan terasa bagi para konsumen di keempat desil tersebut.
Lebih lanjut, Tito menyoroti sejumlah provinsi yang mencatatkan tingkat inflasi di atas angka nasional. Lima posisi teratas ditempati oleh Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku Tengah, dan Papua Tengah.
Tito meminta para kepala daerah dengan tingkat inflasi lebih tinggi dari nasional segera menggelar rapat dengan Forkopimda, pengusaha, distributor, serta Badan Pusat Statistik (BPS) agar dapat mengecek letak kesalahan yang membuat inflasinya melonjak tinggi.
Tito menilai inflasi tinggi yang membuat harga pangan mahal ini merupakan akibat dari permasalahan suplai dan distribusi yang kurang lancar.Ia mengatakan pemerintah pusat sudah menangani urusan harga energi, sehingga pemerintah daerah tinggal memastikan harga pangan di wilayah masing-masing tetap terjaga.
"Saya enggak puas dengan yang merah ini (daerah yang tingkat inflasinya di atas nasional). Saya tidak puas dengan kabupaten kota ini. Ini cuman dua aja. Satu, dia tidak mengerti cara menangani inflasi atau tidak peduli," ujarnya.
Tito mengingatkan kenaikan harga pangan ini sensitif karena menyangkut urusan perut masyarakat. Ia menegaskan tak ingin kerusuhan seperti di Prancis terjadi di Indonesia.
"Ingat, kerusuhan di Prancis, Belgia, Albania, Jerman, Italia, hancur-hancuran itu karena biaya hidup. Gaji enggak naik, harga naik," ujar Tito.
"Kepala daerah jangan sekali-sekali anggap remeh kenaikan harga barang dan jasa," lanjutnya.
Acara Forum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Regional Maluku dan Nusa Tenggara ini mendorong pengembangan ekonomi kawasan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan.
Pertumbuhan dalam hal ini juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Wilayah Maluku dan Nusa Tenggara diketahui memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan, hingga pariwisata. Namun, optimalisasi potensi tersebut perlu diikuti pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sebelumnya mengatakan forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan dan praktik baik antardaerah untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mendorong hilirisasi berkelanjutan, memperkuat daya saing ekonomi, serta memastikan pertumbuhan Maluku dan Nusa Tenggara.