NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah mengawal proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Penetapan UMP ditargetkan rampung paling lambat pada 21 November 2026.

Hal itu disampaikan Tito saat berkunjung ke Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026). Dia mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan tahapan dan batas waktu penetapan upah minimum melalui pembahasan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta pengusaha.

"Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan dan untuk kabupaten/kota tanggal 26 November," kata Tito.

Tito meminta kepala daerah, khususnya gubernur, menginstruksikan dinas tenaga kerja di wilayah masing-masing untuk segera berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta kalangan pengusaha.