Menurutnya, komunikasi dan mediasi perlu dilakukan agar penetapan upah minimum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.
"Saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu provinsi, ya ditugaskanlah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan Dewan Pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah," ujarnya.
Tito menjelaskan penetapan upah minimum untuk tingkat kabupaten/kota diberikan tenggat waktu hingga 26 November 2026. Apabila pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menyelesaikan penetapan tersebut, pemerintah provinsi dapat mengambil alih prosesnya.