"Kalau nanti ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya," jelasnya.

Mantan Kapolri itu berharap seluruh pemerintah daerah dapat memfasilitasi dialog antara pekerja dan pengusaha sehingga penetapan upah minimum berjalan kondusif. Tito mengatakan proses mediasi perlu mengedepankan dialog untuk menemukan angka upah yang tepat bagi masing-masing daerah.

"Kita berharap semua daerah bisa melakukan mediasi, bertemu, dialog, ketemu angka yang tepat, dan setelah itu situasi landai, berjalan lagi, kita bekerja semua," imbuhnya.