Sementara itu, 15 lainnya tidak mengalami pembekuan saldo dan sembilan kasus lainnya tidak memerlukan investigasi lebih lanjut.

Investigasi lebih lanjut tidak dilakukan karena terdiri dari akun yang sudah tidak aktif, adanya duplikasi data toko, serta toko yang sebenarnya saat itu berstatus normal.

Menurut Hilmi, dari total klaim kerugian sekitar Rp24,05 miliar yang disampaikan Peradi, hasil investigasi perusahaan mengidentifikasi nilai subsidi yang terindikasi disalahgunakan menjadi Rp16,7 miliar.

Hilmi menegaskan penarikan subsidi platform hanya dilakukan terhadap nilai yang terkait dengan pelanggaran.

"Sementara sisa dana yang tidak terkait dengan pelanggaran telah dilepaskan dan dapat ditarik oleh mitra pelaku usaha yang bersangkutan," ujarnya.

Penanganan persoalan ini pun masih berlanjut. Tokopedia dan TikTok Shop kemudian diundang oleh Kementerian UMKM yang menjadi mediator dalam persoalan ini.

Pertemuan tersebut mempertemukan Tokopedia dan TikTok Shop dengan enam mitra yang didampingi oleh Peradi sebagai kuasa hukum. Dari situ, hanya ada dua mitra UMKM yang masuk dalam daftar 40 penjual yang diagendakan untuk dibahas.

Tokopedia dan TikTok Shop kemudian menjelaskan hasil investigasi, kronologi transaksi, dugaan pelanggaran, dan nilai subsidi yang dianggap disalahgunakan.

Selama proses tersebut, Hilmi menyebut tidak terdapat mitra pelaku usaha dalam daftar pengajuan Peradi yang mengajukan banding melalui kanal tambahan.