Ia menekankan bahwa perubahan demografi, pola konsumsi, gaya hidup, serta pemerataan akses digital perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan layanan keuangan di tingkat nasional.

"Perbedaan kebutuhan antargenerasi dan antarwilayah, termasuk pemerataan akses digital, menjadi pertimbangan dalam mengembangkan layanan keuangan yang inklusif dan relevan," ujarnya dalam keterangan tertulis Jalin, Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Susiati Dewi, menyoroti arah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang menekankan keseimbangan antara percepatan digitalisasi dan penguatan manajemen risiko.

"Di tengah pertumbuhan transaksi QRIS dan BI-FAST, penguatan ketahanan infrastruktur serta kesiapan menghadapi ancaman siber menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keberlangsungan sistem pembayaran," ujar Susiati.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Direktorat Pelindungan Konsumen OJK, Tri Herdianto menekankan pentingnya membangun kepercayaan konsumen melalui pendekatan Consumer Protection by Design yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup behavioral protection dalam ekosistem keuangan.