Perusahaan mencatatkan pertumbuhan pendapatan mencapai Rp 59,67 triliun, tumbuh 51% dengan peningkatan EBITDA sebesar 140% menjadi Rp14,28 triliun, seiring pertumbuhan volume produksi dan efisiensi biaya operasional yang sejalan dengan upaya transformasi dan bisnis perusahaan.

Adapun kinerja ini merupakan hasil dari penerapan operational excellence dan cost leadership yang disiplin, di bawah supervisi Danantara.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menjelaskan efisiensi operasional dan disiplin biaya yang dijalankan secara konsisten sesuai agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, memungkinkan perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan dengan atau tanpa momentum siklus harga komoditas.

"Berkat dukungan pemerintah melalui Danantara transformasi bisnis secara menyeluruh sudah mulai membuahkan hasil berupa capaian kinerja keuangan yang membanggakan. Dengan fondasi keuangan yang semakin kuat, kami optimistis pertumbuhan ini berkelanjutan, bukan hanya untuk kinerja perusahaan, tapi juga untuk kontribusi yang lebih besar terhadap ketahanan pangan nasional," ujar Rahmad dikutip dari website Pupuk Indonesia, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, penguatan kinerja keuangan tersebut juga memberikan ruang bagi Pupuk Indonesia untuk mempercepat investasi dalam revitalisasi industri pupuk nasional. Melalui proyek modernisasi fasilitas tersebut, Pupuk Indonesia dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi. Sehingga, keberlanjutan pasokan terjaga dan pupuk dapat tersedia dengan harga yang tetap terjangkau bagi petani.

Keterjangkauan harga pupuk pada akhirnya diharapkan dapat memperluas akses petani terhadap pupuk. Hal ini tercermin dari peningkatan penebusan pupuk bersubsidi setelah kebijakan penurunan harga diterapkan pemerintah pada Oktober 2025. Hingga 1 September 2026, penebusan pupuk bersubsidi mencapai 6,33 juta ton, meningkat 27,47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan efisiensi tinggi tanpa memberikan beban tambahan pada anggaran negara. Komitmen perubahan ini digodok bersama manajemen dan telah dipresentasikan langsung di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengubah formula subsidi yang lebih tepat sasaran.

"Di Pupuk kita melakukan transformasi yang lebih fundamental lagi ya. Waktu Pupuk kita ambil bisnis modelnya adalah cost plus. Nah COGS dikasih margin. Lalu saya berdiskusi dengan Pak Dirut-nya, kemudian saya hadir ke DPR, saya mempresentasikan di DPR yang bersamaan dengan Pak Dirut. Kemudian kita meminta perubahan bisnis model kepada pemerintah menjadi market to market, ya harga pasar tetapi kemudian subsidinya yang dihitung sehingga ini tidak membebani pemerintah di satu sisi, di satu sisi menekan harga COGS kita," ujar Dony.