NADIKABAR.COM — Pemerintah mempercepat pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui validasi penerima manfaat, peningkatan standar operasional di berbagai daerah, serta penguatan pengawasan untuk mencegah insiden yang membahayakan penerima.

Langkah pembenahan itu dibahas dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono guna memastikan program berjalan transparan serta mampu menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menggarisbawahi pentingnya pencegahan keracunan makanan, efisiensi anggaran, serta penindakan tegas bagi pelanggar tata kelola.

Melalui transformasi MBG 2.0, Kepala BGN memangkas anggaran hingga Rp44 triliun yang bersumber dari efisiensi internal BGN, insentif yayasan, dana operasional SPPG, serta rekening virtual (Virtual Account) ganda. Seluruh dana hasil efisiensi ini dipastikan murni sebagai uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara.

Guna mencegah kebocoran serupa di tingkat bawah, terobosan baru diterapkan melalui kewajiban bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyetor Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).