NADIKABAR.COM — Kesepakatan diesel antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia menuai kritik di Washington. Utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner, mengatakan kepada pejabat Ukraina bahwa ekspor diesel Rusia ke pasar AS dapat membantu membuka kembali perundingan untuk mengakhiri perang.
Namun, dalam pertemuan di Miami pada Jumat (9/10), keduanya juga menyampaikan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin belum bersedia merundingkan akhir perang, menurut tiga sumber yang mengetahui pertemuan tersebut kepada Reuters.
Berdasarkan kesepakatan itu, Rusia akan memasok lebih dari 2,25 juta barel diesel ke pasar AS dan global. Trump membela kesepakatan tersebut pada Senin (12/10) dengan menyebutnya sebagai "pilihan yang tepat bagi rakyat Amerika".
Namun, sejumlah anggota parlemen AS menilai kesepakatan itu berpotensi memberikan pemasukan kepada Moskow untuk melanjutkan perang tanpa mengharuskan Putin membuat konsesi.
Orang ketiga yang mengetahui pertemuan di Miami mengatakan kesepakatan diesel dapat membantu "melunakkan" posisi Moskow karena menunjukkan bahwa Trump terbuka untuk menjalin kerja sama dengan Rusia.
Kushner kembali meminta Ukraina menghentikan serangan terhadap kilang minyak Rusia. Menurut sumber Reuters, Washington berharap langkah tersebut mendorong Moskow mengambil tindakan serupa untuk menghidupkan kembali perundingan.
Pada Minggu (11/10), Trump mengumumkan gencatan senjata di sektor energi. Namun, kedua pihak belum mengonfirmasinya. Reuters melaporkan Rusia kembali menyerang sasaran energi Ukraina pada Senin (12/10), sementara juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak usulan Kyiv untuk gencatan senjata penuh selama 60 hari.
Trump bersikeras kedua negara telah menyepakati gencatan senjata. "Mereka setuju," katanya. Namun, ia mengakui perlu memeriksa laporan pelanggaran karena "telah terjadi pelanggaran di kedua belah pihak".
Sementara itu, utusan AS untuk NATO, Matthew Whitaker, menegaskan program pengadaan senjata bagi Ukraina melalui sekutu NATO tetap berjalan. Menanggapi laporan bahwa Washington mengancam menghentikan program PURL jika Kyiv tidak menghentikan serangan, Whitaker mengatakan, "Saya tidak mengetahui adanya perubahan pada program tersebut."
Ia mengakui pasokan peralatan, terutama sistem pertahanan udara, masih terbatas. Washington, katanya, bekerja sama dengan sekutu untuk mempercepat pengiriman bantuan tersebut ke Ukraina.
Kesepakatan diesel Trump dengan Putin menuai kritik dari anggota Kongres AS, baik Partai Republik maupun Demokrat. Menurut Associated Press (AP), enam senator dari kedua partai mendesak Trump membatalkan kesepakatan tersebut pada akhir pekan. Mereka menilai AS tidak seharusnya memberikan bantuan finansial kepada Putin.
William Taylor, mantan duta besar AS untuk Ukraina, mengatakan kesepakatan itu merugikan Ukraina sekaligus AS. "Kerugian bagi Ukraina itu nyata," katanya kepada AP.
Para pakar energi juga meragukan tambahan pasokan diesel Rusia akan menurunkan harga bahan bakar AS secara signifikan. Mereka menilai gangguan akibat perang AS melawan Iran menjadi faktor utama kenaikan harga energi. Trump membela kesepakatan tersebut dengan alasan dapat membantu petani dan peternak Amerika.
Kritik lain berkaitan dengan undang-undang AS yang melarang impor produk energi Rusia sejak invasi Ukraina pada 2022. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Lloyd Doggett, menuduh Trump melanggar aturan tersebut. "Trump secara langsung melanggar undang-undang itu," kata Doggett pada Senin (12/10).
Pada September, Trump juga menandatangani undang-undang sanksi baru terhadap Rusia yang mencakup tarif bagi negara pengimpor minyak Rusia. Sebagian besar ketentuannya dijadwalkan berlaku pada Minggu (18/10), tetapi penerapannya kini dipertanyakan setelah kesepakatan diesel tersebut.
Sementara itu, pertemuan pejabat AS dan Ukraina di Miami belum menghasilkan kesepakatan formal. Menurut Reuters, Kyiv terbuka terhadap gencatan senjata di sektor energi jika Rusia melakukan hal serupa.
Ukraina juga menolak menyerahkan wilayah tambahan. Sumber yang dekat dengan Kremlin mengatakan kepada Reuters bahwa Putin menginginkan sisa 11 persen wilayah Donbas sebelum kembali ke meja perundingan.
