NADIKABAR.COM — Jelang KTT Iklim di Turki, Senin (9/11) depan, tuntutan reformasi terhadap mekanisme pengambilan keputusan terus menggema. Aturan yang berlaku saat ini dinilai "dirancang untuk gagal" sejak awal.
Di Antalya, Turki, puluhan ribu diplomat, menteri, ilmuwan, aktivis, dan pelaku industri kembali berkumpul pada Senin (9/11) pekan depan dalam konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 atau COP31. Seperti setiap pertemuan iklim lainnya, forum ini diharapkan menjadi ruang mencari jawaban atas satu pertanyaan yang sama: bagaimana dunia dapat menahan laju pemanasan global yang terus meningkat.
Namun ketika perundingan dimulai, ada kesan bahwa krisis iklim bergerak lebih cepat daripada kemampuan diplomasi internasional untuk meresponsnya.
Banyak ilmuwan meyakini pemanasan global kini berlangsung lebih cepat dibandingkan perkiraan sebelumnya. Dua bulan lalu, PBB menyesuaikan kembali target yang selama satu dekade menjadi pegangan utama diplomasi iklim: menjaga kenaikan suhu bumi tidak melampaui 1,5 derajat Celsius di atas level pra-industri. Ambisi itu kini dinilai semakin sulit dicapai karena dunia telah melampaui lintasan emisi yang seharusnya.
Konsekuensinya sudah terlihat di berbagai tempat. Gelombang panas ekstrem yang mematikan melanda sejumlah wilayah Eropa pada musim panas lalu. Di Nepal, banjir besar menghancurkan permukiman dan infrastruktur. Di banyak negara lain, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan, hingga badai dengan intensitas lebih tinggi semakin sering terjadi. Ancaman yang dulu digambarkan sebagai risiko masa depan kini hadir sebagai kenyataan sehari-hari.
Tiga dekade setelah negara-negara dunia memulai negosiasi iklim tahunan di bawah naungan PBB, forum itu menghadapi pertanyaan yang semakin sulit dihindari: masih mampukah COP menjawab krisis yang bergerak jauh lebih cepat daripada proses diplomatiknya?
KTT di Antalya, demikian kesimpulan sejumlah pakar dan diplomat, tidak akan melahirkan terobosan besar. Untuk itu dibutuhkan reformasi terhadap mekanisme konferensi, yang kini mulai banyak digemakan jelang COP31.
COP30 di Brasil tahun lalu hanya menghasilkan kesepakatan yang dinilai banyak kalangan minim ambisi. Dokumen akhir konferensi, misalnya, gagal mencantumkan penyebutan eksplisit tentang bahan bakar fosil, penyebab utama pemanasan global.
Hasil tersebut kontras dengan besarnya tantangan yang sedang dihadapi. PBB pada September lalu memperingatkan target pembatasan pemanasan 1,5 derajat Celsius hampir pasti terlewati. Pada saat yang sama, emisi karbon dari pembakaran bahan bakar fosil sepanjang 2025 tetap berada di sekitar level tertinggi dalam sejarah.
Situasi kian rumit karena sejumlah negara produsen bahan bakar fosil memanfaatkan mekanisme konsensus dalam COP untuk menghambat langkah-langkah lanjutan menuju penghapusan bertahap energi fosil. Diplomasi iklim global juga kehilangan salah satu pemain terbesarnya. Amerika Serikat, ekonomi terbesar dunia sekaligus penghasil emisi terbesar kedua, kembali menjauh dari proses tersebut di bawah Presiden Donald Trump, yang berulang kali menyebut pemanasan global sebagai "tipuan".
