Kebuntuan diplomatik di forum iklim mendorong munculnya tuntutan untuk mereformasi mekanisme konferensi. Usulan reformasi yang bermunculan beragam. Ada yang menginginkan COP digelar setiap dua tahun sekali, bukan setiap tahun. Ada yang mengusulkan konferensi dibuat lebih kecil. Ada pula yang menyerukan penghapusan sistem pengambilan keputusan berbasis konsensus.

Menteri Lingkungan Panama, Juan Carlos Navarro, pekan lalu melontarkan kritik paling tajam. Menurutnya, aturan konsensus memungkinkan "satu orang bodoh" menggagalkan kesepakatan yang didukung hampir seluruh peserta. "COP dirancang untuk gagal," katanya kepada AFP.

Pandangan serupa pernah disampaikan Club of Rome, lembaga pemikir internasional yang beranggotakan mantan kepala negara, pemimpin bisnis, dan ilmuwan. Dalam surat terbuka yang diterbitkan pada 2023, kelompok itu menyerukan "reformasi mendesak" terhadap proses COP.

Mereka menilai struktur COP yang berbasis konsensus secara inheren mendorong kemajuan yang lamban dan bertahap. Salah satu contohnya adalah dana kompensasi kerugian dan kerusakan iklim atau loss and damage fund yang baru berhasil disepakati pada 2022 setelah tujuh tahun perundingan.

"Laju yang lamban ini bertentangan dengan temuan ilmu pengetahuan iklim serta kerusakan dan risiko nyata yang sudah terjadi," demikian isi surat tersebut.

Para penandatangannya bukan sosok sembarangan. Nama-nama seperti mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, mantan Presiden Irlandia sekaligus utusan iklim PBB Mary Robinson, serta Laurence Tubiana, salah satu arsitek Perjanjian Paris, turut mendukung seruan reformasi tersebut.

Menteri Transisi Ekologi Prancis Monique Barbut melihat persoalan lain. Menurutnya, forum iklim global mulai mengalami apa yang disebutnya sebagai "kelelahan COP".

"Salah satu alasan COP kehilangan daya dorong adalah karena jumlahnya terlalu banyak," katanya.

Barbut mengingatkan bahwa COP bukan sekadar konferensi tahunan biasa. Forum itu merupakan badan hukum internasional yang seharusnya membahas isu-isu substantif dengan konsekuensi hukum yang jelas. Tanpa agenda besar yang benar-benar siap dinegosiasikan, pertemuan tahunan berisiko berubah menjadi ritual diplomatik semata.

Karena itu, dia mengusulkan agar COP resmi digelar dua tahun sekali. Pertemuan tahunan tetap dapat berlangsung, tetapi dengan status yang berbeda. Model serupa sebenarnya telah diterapkan pada dua konvensi lingkungan PBB lainnya, yakni COP Keanekaragaman Hayati dan COP Desertifikasi, yang memang diselenggarakan setiap dua tahun.