NADIKABAR.COM — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembayaran manfaat pensiun untuk seluruh mantan abdi negara hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai Rp 159,8 triliun. Pembayaran manfaat pensiun ini sudah mencakup seluruh mantan abdi negara mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga purnawirawan TNI/Polri.
"Pembayaran pensiun telah kita belanjakan Rp 159,8 triliun dan ini untuk membayari seluruh pensiunan ASN, TNI, Polri di seluruh Indonesia dan juga PNS daerah," kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Dari total pembayaran tersebut, Suahasil mengatakan sekitar 36% anggaran dialokasikan untuk pembayaran pensiunan mantan pegawai negeri sipil (PNS) pusat dan mantan anggota TNI/Polri. Sementara sisanya diperuntukkan bagi para pensiunan PNS daerah.
"Kami mengeluarkan data ini untuk menunjukkan 36% dari pembayaran pensiun tersebut adalah untuk pegawai PNS pusat, TNI dan juga Polri. 64% dari pembayaran pensiun tersebut adalah membayari pensiunan PNS daerah," terangnya.
Dalam paparannya dijelaskan realisasi pembayaran manfaat pensiun untuk para abdi negara hingga Oktober 2026 ini setara 90,2% dari pagu anggaran dalam APBN yang mencapai Rp 177,1 triliun. Realisasi belanja periode ini juga tercatat mengalami kenaikan 3,3% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 154,6 triliun.
Suahasil menegaskan pemerintah berkomitmen memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun secara tepat waktu. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang telah memasuki masa pensiun atas pengabdian mereka selama bertugas di pemerintahan.
"Saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN pensiunan yang telah bekerja membaktikan diri pada masa tugasnya kepada Republik Indonesia dan Kesejahteraan Masyarakat. Manfaat pensiunnya kita bayarkan tepat waktu," jelas Suahasil.
Di luar itu, Suahasil memaparkan secara keseluruhan realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp 2.343,6 triliun atau sekitar 74,4% dari pagu APBN 2026 sebesar Rp 3.149,7 triliun.
Dari jumlah tersebut, realisasi belanja pegawai dalam APBN hingga Oktober 2026 tercatat sebesar Rp 320,4 triliun. Komponen ini antara lain mencakup pembayaran gaji pegawai, termasuk guru non-PNS.
"Belanja pegawai sudah dibelanjakan Rp 320,4 triliun dan ini termasuk pembayaran gaji, tunjangan ASN, mendukung berbagai macam program prioritas, penyesuaian tunjangan di beberapa kementerian dan lembaga, pembayaran TPG, tunjangan profesi guru untuk guru-guru non PNS juga dibayarkan dan dicatat di dalam account belanja pegawai ini," tandasnya.
