NADIKABAR.COM — Universitas Kristen Indonesia (UKI) bersama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membahas penguatan etika nasional dalam penegakan penyelenggaraan negara melalui Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi UKI.
"Saya mengapresiasi UKI menjadi tempat berlangsungnya forum akademik yang membahas Pancasila menjadi sumber dasar moral penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi dasar etika moral dalam pelaksanaan pemerintahan, tata negara, dan tata kelola berbangsa bernegara," kata Rektor UKI Angel Damayanti di UKI Cawang, Jakarta Timur, Rabu.
Dia menilai Pancasila sebagai landasan etis berarti kelima silanya harus menjadi pedoman moral, acuan berpikir, dan standar perilaku bagi penyelenggara negara maupun masyarakat.
Angel juga menyoroti kompleksitas tata kelola penegakan etika di Indonesia yang melibatkan berbagai lembaga dengan kewenangan dan mekanisme berbeda.
Sistem penegakan etika, kata dia, tidak berada di bawah satu institusi tunggal, melainkan tersebar pada sejumlah lembaga, antara lain Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Yudisial, dan Majelis Kehormatan Hakim.
Kemudian, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Dewan, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, inspektorat, dan berbagai majelis etik sektoral.
