NADIKABAR.COM — Pemerintah menetapkan batas waktu pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026. Lima hari kemudian atau pada tanggal 26 November, Upah Minimum Sektoral Provinsi bakal diumumkan.
Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diumumkan paling lambat 25 November 2026. Adapun UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK atau pada 30 November 2026.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Dalam regulasi tersebut, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, penetapan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.
Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Adapun formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.
"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam rapat tertulis, Senin (16/11/2026).
Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Komponen KHL ini mencakup empat aspek, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL tersebut sebagai bahan pertimbangan dengan tetap mengedepankan dialog sosial guna menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.
"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," kata Yassierli.