NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941. Besaran tersebut naik 7,1 persen atau Rp407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.

Penetapan UMP 2027 itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang telah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.

"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub (keputusan gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941," kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, seperti dikutip Antara, Jumat (20/11).

Pramono mengatakan penetapan besaran UMP tersebut dilakukan setelah melalui pembahasan panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Kenaikan tahun ini mencapai 7,1 persen atau setara Rp407.065.

Sementara itu, UMP DKI Jakarta pada 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876, dengan kenaikan 6,1 persen dari tahun sebelumnya.

Pramono menyebut kebijakan kenaikan UMP merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan pengupahan yang berkeadilan. Kebijakan tersebut, kata dia, juga mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha.

Ia mengungkapkan pembahasan penetapan UMP berlangsung selama tiga hari, meski tenggat penyelesaian sebenarnya masih hingga Sabtu. Namun, pemerintah daerah bersama buruh dan pengusaha berhasil merampungkan pembahasan lebih awal.

"Terus terang, saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya," jelasnya.