"Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," ujarnya.

Pramono menegaskan pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha agar aktivitas usaha tetap berjalan.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini," ujarnya.