NADIKABAR.COM — Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 naik 29,44 persen menjadi sebesar Rp3 juta, atau naik Rp682.399 dibandingkan UMP 2026.
Hal itu dipastikan setelah diumumkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atau KDM, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, Sabtu (21/11).
Kim mengatakan penggunaan formula Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar penetapan UMP 2027, berfungsi sebagai jaring pengaman guna meredam ketimpangan upah antarwilayah, dan memastikan standar upah minimum kabupaten dan kota berada di atas batas aman Rp3 juta.
"Formula yang digunakan sekarang itu adalah kebutuhan hidup layak atau KHL, di mana KHL terendah di Provinsi Jawa Barat itu ada di Rp3.096.000. Jadi Rp3 juta itu adalah safety net," ujar Kim
Penetapan UMP menggunakan formulasi berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tertulis, penetapan UMP dihitung menggunakan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan rumus UM(t+1)= KHLx70%.