Selain itu, perusahaan atau pelaku usaha yang telah memberikan upah di atas ketentuan UMP dilarang menurunkan besaran upah pekerjanya.

"UMP NTT 2027 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027. Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan Dewan Pengupahan akan melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut," ujar Melki.

Lebih lanjut, Melki berharap kenaikan upah minimum tersebut dapat memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja.