Ronni mengatakan penetapan tersebut berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau. Selanjutnya Dewan Pengupahan kabupaten/kota saat ini sudah mulai menggelar rapat untuk merekomendasikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Kemudian juga upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) direkomendasikan kepada bupati dan wali kota. Selanjutnya UMSK itu juga akan ditetapkan melalui SK Gubernur.

"Untuk UMP dan UMPS Riau, batas akhir penetapan paling lambat tanggal 21 November dan hari ini sudah ditandatangani. Sementara untuk UMK dan UMSK kabupaten/kota paling lambat tanggal 25 November," ujarnya lagi.