"Sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan sebesar Rp4.293.995,04, sektor industri pengolahan dan retail sebesar Rp4.235.702,42 dan sektor aktivitas jasa sebesar Rp4.234.608,39," ucap Andi Sudirman.

Andi Sudirman menegaskan penetapan UMP harus memperhatikan aspirasi pekerja dan pengusaha serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan pedoman teknis pemerintah pusat.

"Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama," ujarnya.

Dalam keputusan tersebut, UMP dan UMSP hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih wajib mendapatkan upah berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan.