NADIKABAR.COM — Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjalin kerja sama penerapan fast-track legislation (konsep legislasi cepat) dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia.
Kerja sama itu membuka ruang kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga negara untuk memperkuat kajian akademik dalam proses penyusunan kebijakan dan regulasi.
Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof Dr Hamzah Halim di Makassar, Senin, mengatakan kerja sama itu tidak sebatas kegiatan akademik, tetapi juga upaya mempertemukan perspektif perguruan tinggi dengan praktik kebijakan negara, terutama dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
