Forum akademik seperti seminar nasional tersebut dapat mempertemukan berbagai perspektif untuk mengkaji sistem pembentukan undang-undang, termasuk peluang penerapan mekanisme legislasi yang dipercepat atau fast-track legislation dalam konteks Indonesia.
Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Internasionalisasi, dan Kealumnian Unhas Prof Suharman Hamzah, menyampaikan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghubungkan kapasitas keilmuan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, termasuk dalam perumusan kebijakan negara.
“Kolaborasi dengan lembaga negara membuka ruang agar pengetahuan dan hasil riset yang dikembangkan di kampus dapat menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi,” ungkap Prof Suharman.
