NADIKABAR.COM — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak lagi menggunakan indeks tertentu 0,7 dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.

Ia mengusulkan indeks 0,9 agar kenaikan upah lebih tinggi. Indeks tertentu menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi yang diwakilkan dengan rentang tertentu.

Menurutnya, UMP Jakarta masih lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Bekasi dan Karawang. Padahal, biaya hidup di ibu kota dinilai lebih tinggi.

"Malu dong. Masa ibu kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi. Mudah-mudahan jangan pakai lagi 0,7, tapi pakai 0,9, indeks tertentunya," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (16/11/2026).

Sebagai informasi, UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.729.876. Sementara itu, UMK Kabupaten Bekasi mencapai Rp 5.938.885, Kota Bekasi Rp 5.999.443 dan Kabupaten Karawang Rp 5.886.853.

Said Iqbal menjelaskan, formula kenaikan upah minimum mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Besaran indeks tersebut menjadi salah satu faktor penentu kenaikan upah pekerja.

Sementara itu, ia mengaku mendapat informasi bahwa Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan surat keputusan (SK) pembentukan Dewan Pengupahan dan Tripartit Nasional yang baru. SK tersebut diperkirakan terbit dalam satu hingga dua minggu ke depan.

Pengumuman upah minimum sendiri diperkirakan akan disampaikan pada awal Desember 2026. Penetapan tersebut mencakup UMP, UMK, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

"Jadi udah bisa berunding. Dugaan saya kemungkinan akan molor memang penetapan upah minimum. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sekitar awal bulan Desember 2026, kita sudah akan mendapatkan nilai kenaikan upah minimum tahun 2027," ujarnya.

Di sisi lain, Said Iqbal menyoroti perusahaan yang masih membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum. Menurutnya, sebagian pengusaha tidak memperhitungkan biaya tenaga kerja saat mendirikan perusahaan.

Ia menegaskan, perusahaan menengah dan besar wajib memperhitungkan kewajiban pembayaran upah. Sementara itu, ketentuan pengupahan bagi usaha mikro dan kecil berbeda karena menggunakan mekanisme kesepakatan.