NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 4.027.901. Angka itu naik Rp 252.658 atau 6,7% dibandingkan tahun ini yang senilai Rp 3.775.243.
"Berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang pleno dewan pengupahan provinsi, UMP Kaltara tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 4.027.901," ujar Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang Jumat (20/11/2026).
Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/546/2026 tentang UMP Tahun 2027 dan Nomor 100.3.3.1/547/2026 tentang UMSP Tahun 2027.
"Jika dibandingkan dengan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) Provinsi Kaltara tahun 2026 sebesar Rp 5.198.544, besaran UMP Tahun 2027 telah mencapai 77,48% dari nilai KHL tersebut," katanya.
Selain itu, besaran UMSP untuk tiga sektor usaha di Kaltara 2027 telah ditetapkan. Pada sektor pertanian kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp 4.053.065, sektor pertambangan batu bara sebesar Rp 4.061.619, serta sektor minyak, bumi dan gas alam sebesar Rp 4.070.174.
Zainal menegaskan pada prinsipnya keputusan yang diambil telah dikalkulasikan secara matang agar berkeadilan dalam melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
"Kita memahami bersama bahwa adanya berbagai aspirasi yang berkembang di ruang sidang, rekan-rekan serikat pekerja memperjuangkan kesejahteraan yang optimal bagi buruh tentunya. Sementara rekan-rekan dari unsur pengusaha juga memaparkan realitas dan tantangan kemampuan dunia usaha serta iklim investasi di Provinsi Kaltara," katanya.
Dalam penetapan upah minimum di Kaltara, kata dia, perhitungan dilakukan menggunakan formula upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu sebagaimana yang dimaksud pada rentang batas bawah 0,5 - 1 paling tinggi.
Pelaku usaha dan para pekerja/buruh di Kaltara diminta dapat menyikapi keputusan ini dengan kepala dingin dan semangat kekeluargaan. Kepada seluruh serikat pekerja/buruh, dia juga berharap dapat terus menjaga komunikasi dan membangun hubungan yang kondusif dengan pihak perusahaan.
"Saya berharap hasil dari penetapan UMP dan UMSP Tahun 2027 ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak. Kepada para pengusaha, saya juga mengimbau agar mematuhi ketentuan pengupahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.