NADIKABAR.COM — Kampung Bahari di Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut) berkali-kali digerebek terkait pemberantasan narkoba. Stigma 'Kampung Narkoba' di daerah yang berlokasi dekat rel kereta Priok-Jakarta Kota itu diupayakan dihapus.
Upaya menghapus stigma 'Kampung Narkoba' di Kampung Bahari ini melibatkan Polda Metro Jaya bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Pemerintah Kota Jakut.
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menegaskan penanganan Kampung Bahari tidak boleh berhenti pada penegakan hukum. Perbaikan lingkungan perlu disertai penyelesaian persoalan sosial agar kawasan tersebut tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas peredaran narkoba.
"Penataan ini bukan untuk membuat warga negara kita yang selama ini mendapat penghasilan kemudian tidak ada penghasilan dan bingung. Negara hadir untuk memfasilitasi itu," kata Kapolda saat meninjau Kampung Bahari, Selasa (3/11/2026).
Dia meminta masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut didata, termasuk kondisi hunian dan sumber penghasilannya. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat yang menggantungkan mata pencarian dari pemilahan dan pengelolaan sampah agar proses penataan tidak menghilangkan sumber penghasilan mereka tanpa solusi.
Selain perbaikan fisik, Kapolda menekankan pentingnya pengawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kembali munculnya aktivitas peredaran narkoba. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat secara berkelanjutan.
Dia juga menyoroti perlunya solusi ekonomi bagi warga, termasuk pendampingan pengelolaan sampah dan kemungkinan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat mempertahankan mata pencaharian sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal mereka.
Melalui kerja sama lintas instansi, penanganan Kampung Bahari diharapkan tidak hanya mencegah peredaran narkoba, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman, bersih, sehat, dan layak bagi masyarakat.
Dalam pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan, pembersihan direncanakan berlangsung secara bertahap dengan memprioritaskan area yang sudah tidak dihuni. Sementara itu, bangunan yang masih ditempati warga akan didata terlebih dahulu untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.
Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI Januri menyampaikan pihaknya merencanakan pengerahan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah mulai Rabu (4/11) besok. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan perjalanan kereta api (KA) dan kondisi masyarakat di sekitar kawasan.
Menurut Januri, perbaikan lingkungan juga membutuhkan penyelesaian jangka panjang. Karena itu, PT KAI bersama pemerintah membahas kemungkinan penyediaan alternatif hunian bagi masyarakat terdampak dengan mengedepankan pendekatan humanis dan dialog bersama warga.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan, pemerintah memiliki program bantuan perumahan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Di kawasan Kampung Bahari, tercatat 46 penerima bantuan yang tersebar di beberapa RW. Pendataan kembali akan dilakukan untuk melihat kemungkinan penambahan penerima sesuai dengan ketersediaan alokasi program.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakut menindaklanjuti penataan Kampung Bahari. Langkah ini dilakukan menyusul arahan Kapolda Metro Jaya terkait penataan kawasan tersebut.
Pramono mengatakan jajaran Forkopimda Jakarta Utara telah turun langsung ke lapangan bersama Polda Metro Jaya dan TNI untuk menindaklanjuti arahan tersebut.
"Untuk Kampung Bahari, kemarin Forkopimda Jakarta Utara bersama dengan Polda dan juga TNI dan seluruh Forkopimda yang ada sudah turun ke lapangan untuk menindaklanjuti apa yang menjadi arahan dari Bapak Kapolda dan saya juga memerintahkan langsung untuk hal tersebut," kata Pramono di Pullman Jakarta Pusat, Selasa (4/11).
Dia menyatakan mendukung penuh langkah Polri memberantas peredaran narkoba di kawasan Kampung Bahari. Pramono meminta upaya pemberantasan narkoba dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.
Selain Kampung Bahari, Polri juga beberapa kali menggerebek sarang narkoba di Kampung Ambon dan Kampung Boncos di Jakarta Barat (Jakbar).
"Pemerintah DKI Jakarta memberikan support sepenuhnya kepada Polri yang sedang memberantas, mengambil tindakan tegas, perang terhadap narkoba," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (2/11).
Dia berharap operasi pemberantasan tersebut terus dilanjutkan agar peredaran narkotika tidak kembali terjadi. Pemprov DKI, lanjutnya, juga ingin tak ada kampung narkoba di ibu kota.
"Dan kami berharap bahwa untuk perang narkoba ini tidak setengah-setengah, dilanjutkan dan kami menjadi bagian itu," ujarnya.
"Sehingga dengan demikian sekali lagi Pemerintah DKI Jakarta untuk hal yang berkaitan dengan perang terhadap narkoba, kami bagian dari apa yang menjadi keinginan Polri," imbuhnya.
