NADIKABAR.COM — Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) Agus Suriadi mengatakan program Komjen Pol. Suyudi Ario Bayu terhadap layanan Polri dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.
"Program prioritas tentang layanan Polri dengan memenuhi kebutuhan warga dengan cara lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap dampak sosial cukup bagus," ujar Agus di Medan, Kamis.
Ia mengatakan masyarakat akan lebih percaya pada institusi kepolisian karena lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Lebih lanjut, dia mengatakan penerapan program itu di Sumatera Utara perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Sebab, menurut dia, persoalan keamanan di kawasan perkotaan, wilayah pesisir, hingga daerah terpencil memiliki tantangan yang berbeda sehingga pendekatan pelayanan juga tidak dapat diseragamkan.
"Pendekatannya harus berbasis kebutuhan masyarakat. Daerah yang memiliki persoalan berbeda tentu membutuhkan pola pelayanan yang berbeda pula," ujarnya.
Agus juga menilai digitalisasi pelayanan kepolisian dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses masyarakat.
Pemanfaatan aplikasi dan kanal digital memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, maupun memantau proses layanan tanpa harus selalu datang ke kantor polisi.
Namun, ia mengingatkan transformasi digital tidak boleh menimbulkan kesenjangan baru bagi masyarakat yang belum memiliki akses maupun kemampuan menggunakan teknologi.
Oleh karena itu, pelayanan tatap muka tetap perlu dipertahankan, terutama bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses internet dan literasi digital.
Sebelumnya, calon tunggal Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto memaparkan enam program prioritas transformasi Polri dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI.
Di antaranya layanan Polri, kata dia, harus bergeser dari sekedar memenuhi prosedur menjadi memenuhi kebutuhan warga dengan cara mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur, dan inklusif.
