Namun, ia mengingatkan transformasi digital tidak boleh menimbulkan kesenjangan baru bagi masyarakat yang belum memiliki akses maupun kemampuan menggunakan teknologi.
Oleh karena itu, pelayanan tatap muka tetap perlu dipertahankan, terutama bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses internet dan literasi digital.
Sebelumnya, calon tunggal Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto memaparkan enam program prioritas transformasi Polri dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI.
Di antaranya layanan Polri, kata dia, harus bergeser dari sekedar memenuhi prosedur menjadi memenuhi kebutuhan warga dengan cara mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur, dan inklusif.
