NADIKABAR.COM — Usulan pelibatan Danantara dalam pengembangan obligasi daerah mengemuka dalam Sarasehan Nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dukungan yang diusulkan mencakup penggabungan pembiayaan sejumlah proyek hingga penjaminan untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tito Sulistio menyampaikan gagasan tersebut dalam diskusi panel di Gedung Nusantara IV, Kamis (19/11/2026). Forum ini menghadirkan tokoh-tokoh seperti pemerintah daerah, regulator keuangan, praktisi pasar modal, hingga akademisi dalam rangka mematangkan rancangan regulasi obligasi daerah.

Dalam kesempatan itu, Tito mengusulkan sejumlah proyek di berbagai daerah digabungkan dalam satu penerbitan obligasi melalui skema pembiayaan gabungan atau pool financing.

"Ada beberapa ide: tourism di Bali, jalan tol di Jakarta, power plant mungkin di Kalimantan Timur, oleh Danantara digabung menjadi pool financing, mengeluarkannya satu obligasi. Itu dimungkinkan," ujar Tito.

Selain penggabungan pembiayaan proyek, Tito mengusulkan keterlibatan Danantara dalam penjaminan. Ia menyebut sejumlah bentuk dukungan, seperti penjaminan kredit sebagian, penyediaan dana cadangan, serta dukungan likuiditas.

"Saya sih straightforward mengatakan, kalau mungkin, penjaminannya itu masuk ke Danantara. Danantara punya uang kok, Rp300-400 triliun," kata Tito.

Tito juga menekankan dua syarat agar obligasi daerah diminati pasar, yaitu status bebas pajak dan pencatatan di bursa. Menurutnya, dengan tercatat di pasar modal, penggunaan dana akan diaudit dan dilaporkan setiap tiga bulan di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Moga-moga dengan adanya obligasi daerah, aliran airnya kencang, waduknya bisa membesar, sehingga mengairi persawahan ini. Dan upaya ini saya rasa bisa membuat waduk dan saluran ini jalan dengan lancar dan mengairi perekonomiannya," tutur Tito.

Kaltim Bidik Sumber Dana Baru di Tengah Pemangkasan Transfer

Dari sisi kepala daerah, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menyambut antusias rencana penguatan payung hukum obligasi daerah. Menurutnya, pemangkasan alokasi transfer pusat membuat daerah harus mencari sumber pembiayaan baru di luar APBN dan APBD.

Rudy memaparkan, APBD Kaltim pada 2025 yang semula berada di kisaran Rp20,1 triliun menyusut menjadi Rp13,1 triliun setelah penyesuaian perubahan anggaran. Pendapatan transfer daerah yang sebelumnya Rp9,86 triliun turun menjadi Rp3,1 triliun, atau terpangkas sekitar 69 persen hingga lebih dari 70 persen pada pos Dana Bagi Hasil (DBH).

"Peluang bagi Kaltim tentunya merupakan sumber dana baru agar kita tidak tergantung daripada dana APBN maupun dana DBH," ungkap Rudy.