Dari perspektif akademisi, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Prof. Dr. Didin Fatihudin menekankan agar obligasi daerah diterbitkan berbasis proyek berjalan yang memiliki arus kas (cash inflow) lancar. Dengan begitu, menurutnya, kewajiban pembayaran kupon dan pokok tidak membebani masyarakat.
Didin juga melihat potensi pasar yang besar dari kalangan investor milenial dan generasi Z (Gen-Z) yang kini mendominasi sekitar 79 hingga 80 persen investor ritel digital.
"Daerah kalau memang kemandiriannya ingin meningkat, jangan terlalu berharap pada pemerintah pusat mengenai alokasi dana dari pusat ke daerah. Oleh karena itu penting untuk menerbitkan obligasi daerah," tutur Didin.
Perjalanan Regulasi Sudah Setengahnya di DPR
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Marcus Mekeng memastikan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah telah resmi diserahkan kepada DPR RI.
"Perjuangan untuk menerbitkan obligasi daerah itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi semua proses itu harus dimulai dan sudah kami mulai sejak tahun lalu, dan kemarin sudah kita serahkan naskah akademik ke DPR. Jadi perjalanan itu sudah setengahnya, setengahnya sekarang ada di DPR," ucap Mekeng.
Mekeng meminta seluruh pemangku kepentingan tidak terjebak ketakutan berlebihan terhadap risiko gagal bayar, karena berdasarkan catatan global, dari 18 negara yang telah menerbitkan obligasi daerah, tingkat kegagalannya sangat kecil.
"Ada 18 negara yang sudah menerbitkan obligasi daerah atau municipal bond. Yang gagal itu hanya 0,1 persen. Jadi jangan sampai hanya 0,1 persen membuat kita ketakutan dan seolah-olah kita tidak bisa membangun," tegas Mekeng.
Mekeng mengingatkan, mengandalkan APBN semata untuk membangun 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan total 280 juta penduduk berisiko membuat Indonesia semakin tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam, China, Malaysia, dan Singapura.
"Kalau kita semua mengandalkan pembangunan dari APBN, saya tidak yakin kita bisa membangun daerah ini karena APBN punya keterbatasan anggaran," katanya.
Menurut Mekeng, penyaringan tata kelola dari DPRD, Kemendagri, Kemenkeu, BPK, hingga otoritas pasar modal sudah sangat ketat. Ia pun berharap pembahasan RUU Obligasi Daerah di DPR dapat berjalan lancar agar menjadi tonggak sejarah baru kemandirian pembangunan daerah menuju Indonesia Emas.